(Analisis Media) Bergabungnya PAN Ke Pemerintahan

Bergabungnya PAN ke pemerintahan atau KIH sebagaimana yang disampaikan oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan mendapat atensi yang besar dari media massa dan berbagai kalangan karena telah menimbulkan dinamika politik baru di tanah air.

Editorial Media Indonesia hari ini (3/9/15) berjudul Memperkuat Pemerintahan mengangkat perihal bergabungnya PAN ke dalam pemerintahan dengan dilatar-belakangi kondisi saat ini, yaitu pelemahan ekonomi yang mendera rakyat dan bangsa ini. Oleh karena itu dengan bergabungnya PAN ke pemerintah dinilai sebagai langkah yang tepat demi alasan kebangsaan dan memperkuat pemerintahan untuk membawa bangsa ini keluar dari kondisi yang memperihatinkan.

Headline Kompas (3/9/15) mengangkat sambutan positif dari kalangan pengusaha atas bergabungnya PAN dalam koalisi pendukung pemerintah. Karena seperti menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani, dengan bergabungnya PAN membuat posisi politik pemerintahan saat ini lebih stabil sehingga program-program Kabinet Kerja bisa berjalan optimal.

0_0_1000_618_1c9d711766550522b3932f3db6f245dc5da5a84d

Peta kekuatan politik di tanah air pun berubah, terutama di parlemen. Berdasarkan hitung-hitungan jumlah kursi, ada perubahan kekuatan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya jumlah kursi KMP di parlemen dengan adanya PAN berjumlah 291, sedangkan KIH berjumlah 208, serta PD yang tidak berada di kedua kolisi tersebut memiliki kursi 61 (http://politik.news.viva.co.id/). Maka dengan bergabungnya PAN, jumlah kursi KMP berkurang menjadi 243, sedangkan KIH bertambah menjadi 256, sedangkan PD tetap berada diluar keduanya dengan 61 kursi.

Dengan begitu, jumlah kursi KIH di parlemen lebih besar dibandingkan KMP, dan hal ini seperti yang dikatakan oleh Wapres JK, akan menambah kekuatan politik pemerintah.

Selain itu juga dapat mempengaruhi posisi PD sebagai partai penyeimbang yang selama ini tidak berada pada salah-satu koalisi. Jika sebelumnya, posisi PD lebih dibutuhkan oleh KIH sebagai penambah kekuatan politik, maka setelah bergabungnya PAN ke KIH, justru KMP yang akan lebih membutuhkan dukungan dari PD sebagai penyeimbang kekuatan politik diluar pemerintah.

Terkait hal itu, Wakil Ketum PD Agus Hermanto mengatakan bahwa PD masih menjadi kunci dari peta kekuatan politik di parlemen. Bahkan kendati secara hitungan kursi kekuatan KIH sekarang lebih besar dibandingkan KMP, Agus mengatakan bahwa dinamika politik tidak dapat diukur secara ajeg pada logika kalkulasi kursi di parlemen (http://us.news.detik.com/).

Di kalangan pengamat, beragam pandangan mengemuka. Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Adjie Alfaraby menilai dukungan PAN kepada pemerintah masih belum jelas (http://nasional.republika.co.id/). Sedangkan pengamat politik Arif Susanto menilai PAN pragmatis (http://www.gatra.com/). Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya malah menilai pemerintah akan mendapat keuntungan karena bertambahnya komposisi kekuatan pemerintah di parlemen (http://www.cnnindonesia.com/).

Tanggapan di KMP, secara umum menunjukkan tanggapan miring dan sindiran terhadap PAN, seperti dari Sekjen PPP Kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah yang mengungkit kembali perihal suksesi Zulkifli di MPR atas dorongan KMP (http://us.news.detik.com/), Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera yang merasa diuntungkan, karena KMP akan lebih solid karena tak ada yang bermain di dua kaki (http://www.cnnindonesia.com/), sementara Waketum Gerindra, Fadli Zon menghargai sikap politik PAN tersebut (http://nasional.kompas.com/).

Sedangkan tanggapan di KIH justru menunjukkan respon positif. Seperti pandangan Wapres JK, Juru Bicara PPP Arsul Sani menilai bergabungnya PAN membuat posisi pemerintah di parlemen menjadi lebih kuat (http://www.tribunnews.com/).

Sementara itu ternyata dengan bergabungnya PAN seperti yang disampaikan langsung oleh Ketum Zulkifli Hasan menimbulkan gejolak atau kegaduhan di internal PAN seperti yang disampaikan oleh Ketua DPP PAN Agung Mozin (republika.co.id). Bahkan menurut Mozin, bergabungnya PAN ke pemerintahan dinilai telah menyalahi hasil rakernas yang dikuatkan oleh kongres PAN di Bali (co.id).

Bergabungnya pun menyiratkan kabar mengenai kemungkinan Soetrisno Bachir masuk Istana, karena ada kabar bahwa Presiden Jokowi akan membentuk lembaga ekonomi, seperti halnya Komite Ekonomi Nasional (KEN) di era Pak SBY (http://ekonomi.inilah.com/).