Duka Koja di Utara Ibukota

Tanjung Priok kembali berduka, kali ini menimpa Pelabuhan Peti Kemas Koja. Setelah dahulu sebuah tragedi kemanusiaan telah terjadi di sana. Di bawah rezim yang dinilai otoriter yaitu pada masa Orba. Kini kembali sebuah tragedi kemanusiaan pun menerpa. Yaitu tragedi pertikaian atau bentroknya aparat dengan warga. Tragedi yang menyisakan duka lara. Yang menuai derita nestapa. Baik bagi pihak aparat maupun warga. Dan banyak dari kedua belah pihak yang terluka. Bahkan hingga menimbulkan jatuhnya korban jiwa.

Sungguh mengenaskan jika mengingat pertikaian itu yang berlangsung dari pagi hingga senja. Yang akhirnya menyebabkan hilangnya beberapa nyawa. Padahal seyogyanya pertikaian tersebut dapat dicegah, jika kedua belah pihak memiliki sikap tenggang rasa. Yaitu dengan saling mengendalikan diri dan tidak terpancing oleh amarah semata. Agar terhindar dari pertikaian yang hanya akan meninggalkan prahara.

Bentrokkan warga akibat permasalahan lahan sengketa

Tragedi bentrokan antara aparat dengan warga yang terjadi ketika itu, sesungguhnya dipicu oleh permasalahan sebuah lahan sengketa. Sengketa yang berkepanjangan dan telah berlangsung lama. Hingga saat ini pun tak pernah menemui akhir cerita. Bahkan malah semakin menambah panjang rentetan kisahnya. Bahkan sengketa tersebut berawal dari masa kolonial Belanda, hingga masa Indonesia merdeka.

Permasalahan lahan tersebut semakin rumit, lantaran tidak hanya melibatkan dua pihak yang bersengketa. Antara perusahaan pemegang hak guna dengan ahli waris pemilik area. Namun telah menjadi permasalahan yang kompleks karena melibatkan berbagai kelompok massa.

Lahan sengketa  yang dinilai berharga

Permasalahan sengketa lahan kian meluas akibat adanya penilaian terhadap sesuatu yang “berharga” disana. Yaitu berbagai nilai yang terkandung didalamnya. Seperti nilai historis yang terdapat didalamnya, karena terdapatnya “situs makam” seorang ulama. Dan  konon sang ulama itu hidup di masa kolonial Belanda. Dia memiliki andil yang besar dalam menyiarkan suatu agama. Terutama di wilayah utara Jakarta yang dahulu masih bernama Batavia. Ulama tersebut bernama Habib Hasan bin Muhammad al-Haddad, yang area makamnya kini menjadi sengketa.

Tidak hanya nilai historis yang terkandung didalamnya. Yang telah menjadi sebuah legenda. Dan menjadi buah bibir secara turun-temurun di kalangan masyarakat ibukota. Namun terdapat nilai lain yang tak kalah pentingnya, seperti sosial-budaya.

Nilai sosial-budaya ini yang kental terkandung didalam lahan sengketa. Karena keberadaan situs makam di sana menggambarkan adanya nilai sejarah yang membudidaya. Dan telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat ibukota. Sehingga mereka berharap kepada penguasa daerah, dalam hal ini Pemda. Agar kawasan lahan tersebut dilestarikan dan dijaga. Bahkan mereka menuntut agar makam sang ulama dijadikan cagar budaya.

Selain kedua nilai diatas, ada hal lain justru lebih utama. Yaitu adanya nilai yang mengandung sistem kepercayaan ataupun agama. Karena di atas lahan tersebut terdapat bangunan makam seorang ulama yang dinilai memiliki karomah atau kesakralan yang tinggi oleh para warga. Sehingga dijadikan tempat mencari berkah dan untuk berdoa. Oleh karena itu mereka mati-matian menjaga keberadaan bangunan makam melalui berbagai cara.

***bersambung

Iklan