Keislaman dalam Keseharian (jilid2)

Islam dan keislaman dalam realita

Sebagai suatu ajaran keagamaan yang mengikat bagi setiap pemeluknya, Islam mengajarkan berbagai nilai kebaikan yang menjunjung tinggi moral dan etika. Berbagai nilai yang terkandung dalam ajaran Islam itu bertujuan demi kemaslahatan di dunia. Yaitu dengan membawa umat manusia ke hidup yang lebih bahagia. Tidak hanya meraih kebahagiaan sekarang di dunia fana, melainkan juga kebahagiaan kelak di alam baka.

Nilai-nilai keislaman itu yang idealnya diejawantahkan oleh kita. Agar tak sebatas sebagai “hukum tertulis” saja yang terdapat dalam kitabnya. Melainkan sebagai tingkah laku keseharian yang nyata. Karena surga dan neraka bukanlah sebatas ganjaran Tuhan belaka, yang kelak menimpa hamba-Nya. Melainkan suatu realita faktual yang dirasakan oleh kita bersama dalam bentuk suka dan duka.

Pengejawantahan nilai keislaman dalam keseharian bermasyarakat dan berbangsa; sebuah analogi sederhana

Menjadi penting ketika kita mengamalkan nilai keislaman dalam keseharian bermasyarakat maupun berbangsa. Tujuannya tak lain seperti yang telah diutarakan sebelumnya, yaitu menduniakan pesan damai dari surga. Seperti berikut ini dalam sebuah analogi sederhana.

Menjadi seorang muslim itu mudah, karena Tuhan tak pernah memberi perintah diluar kemampuan hamba-Nya. Setiap muslim pun memiliki “tanggung jawab” yang berbeda sesuai “peran”nya. Sebagai gambaran; muslim A adalah seorang penguasa yang memimpin suatu bangsa. Sedangkan muslim B merupakan rakyat biasa yang sederhana. Ketidaksamaan keduanya lantaran status sosial mereka yang berbeda. Namun tak menghalangi dalam kesamaan pilihan bertuhan maupun beragama.

Selain perbedaan strata (peran) diantara mereka, kedua muslim tersebut berbeda dalam segi tanggung jawab, baik kepada Tuhan maupun sesama. Muslim A memiliki tanggung jawab dalam memimpin rakyatnya, termasuk B didalamnya. Sehingga dia harus memiliki perhatian dan kepedulian yang lebih terhadap muslim B maupun yang lainnya. Agar muslim B dapat merasakan kenyamanan dalam berkehidupan selama masa kepemimpinannya. Sehingga dapat dinilai sebagai pemimpin yang bijaksana.

Kenyamanan yang dirasa muslim B merupakan tanggung jawab prioritas bagi muslim A, itu dalam konteks hubungannya antar sesama. Namun dampak hal tersebut tak hanya tergambar dalam kurva mendatar saja. Melainkan tergambar pula dalam kurva tegak lurus yang mengindikasikan pada hubungan manusia dengan Tuhannya. Karena apa yang ditanam oleh muslim A dalam kehidupan ini akan berdampak sistemik di kehidupan lainnya.

Jika muslim A berperan sebagai pemimpin yang bersikap bijaksana. Lain halnya dengan muslim B yang berperan sebagai rakyat yang sederhana. Dalam kesederhanaannya tersebut, dia belajar menikmati hidup dengan bersabar dan menyerahkan diri kepada Tuhannya. Karena dengan memiliki sikap kesabaran, maka akan lebih mendekatkannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Innallaha ma’a sobirin, begitulah firman-Nya.

Buah dari kesabarannya itu tidaklah dinikmati nanti di surga. Tetapi juga di dunia, yaitu dengan figur perantara-Nya berwujud manusia. Yaitu seorang pemimpin yang bijaksana. Yang mengayomi dan melindungi rakyatnya. Pemimpin itu tak lain adalah peran yang ditanggungjawabkan kepada muslim A. Yang berperan juga sebagai mediasi pertolongan Tuhan kepada hambanya yang sabar dan berserah diri hanya pada-Nya.**

Siklus alamiah tersebut bukanlah suatu yang mengada-ada. Karena ada sebuah penjabaran mengenai relevansi dan kausalitas yang nyata. Dimana ketika ada suatu “peran” yang dijalankan dengan semestinya, dengan tidak mengurangi “tanggung jawab” didalamnya. Maka akan menghasilkan suatu keharmonisan dalam kehidupan di dunia. Dan ada keseimbangan antara peran dan tanggung jawab disana. Sehingga mengindikasikan bahwa nilai keislaman dalam keseharian bukanlah suatu hal yang mengangkasa, melainkan mendunia. Dan justru akan menuai benih kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

****bersambung

Iklan

Keislaman dalam Keseharian

As-Salam atau Islam, selain merupakan salah satu agama yang ada dunia, lebih merupakan sebagai pedoman hidup umat manusia. Tidak hanya diperuntukkan khusus bagi bangsa Arab semata, melainkan kepada seluruh alam semesta. Sebagaimana dalam firman-Nya; walam arsalnaka illa rahmatan lilalamina.

Rahmat bagi alam semesta

Walau dalam firman tersebut berbunyi; “walam arsalnaka” yang berarti “dan tidaklah Aku mengutus kamu, mengindikasikan adanya suatu objek (kamu) yang mengarah pada orang kedua (manusia). Dan manusia yang dimaksudkan tersebut tak lain adalah Muhammad bin Abdullah, sang pembawa kabar gembira. Namun dalam intepretasi yang lebih luas lagi, objek tersebut dapat saja merujuk pada sesuatu hal berupa nilai ataupun suatu benda.

Kabar gembira dari Tuhan itu termanifetasikan dalam diri Muhammad bin Abdullah sebagai seorang insan manusia. Namun bukan seperti manusia biasa pada umumnya, Muhammad layaknya manusia setengah dewa. Karena sejak kecilnya, prilaku maupun moralnya selalu terpelihara dan terjaga. Sehingga dari dirinya mengeluarkan seberkas “cahaya”. Cahaya (nur Muhammad) yang kini telah menerangi dunia. Setelah pada sebelumnya mengalami masa kegelapan atau jahiliyah yang penuh prahara.

Asal- muasal diutusnya Muhammad bin Abdullah ke dunia

Muhammad bin Abdullah diutus dengan tujuan yang mulia. Yaitu menafikan segala bentuk penindasan terhadap manusia. Dan menghapus strata sosial (prestise) dalam sistem kemasyarakatan yang ada. Serta pula meluluhlantahkan sistem kasta dalam budaya feudal lama. Dan mengangkat derajat para hamba sahaya. Sehingga melahirkan jenjang kesetaraan antar sesama. Namun memandang lain dalam ranah yang berbeda, seperti dalam iman dan takwa.

Cahaya serta nilai yang terkandung dalam diri Muhammad itu yang kemudian menjadi suatu ajaran agama. Ajaran yang menjunjung tinggi nilai budi pekerti ramah dan bersahaja. Ajaran mengenai pola hidup sederhana. Dengan tidak meprioritaskan pada harta dunia yang justru akan menjerumuskan ke dalam sikap riya. Ajaran-ajaran itu terkodifikasi dalam agama yang paripurna, yaitu dalam Islam yang sempurna. Yang di ridhai pula oleh Tuhan Yang Maha Esa.

***bersambung

Pornografi dalam tiga perspektif berbeda; agama, budaya dan bangsa

Pornografi, tampaknya selalu menjadi diskursus yang tak pernah ada habisnya. Karena begitu menarik tiap kali membahasnya. Penafsiran akan istilah tersebut pun masih terus menjadi perdebatan diantara kita. Apalagi jika pornografi ditinjau dari sudut pandang yang beraneka, seperti agama, budaya, dan bangsa.

Pertama jika ditinjau dari perspektif agama, pornografi merupakan hal yang diharamkan keberadaannya. Karena dinilai sebagai hal yang dapat merusak moral manusia. Didalamnya mengandung nilai-nilai asusila. Yang dapat mengganggu kehidupan para pemeluk agama. Tidak hanya dalam hubungan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga dalam menjalin hubungan terhadap sesama.

Hal tersebut yang menjadikan pornografi dilarang oleh agama. Karena dinilai lebih banyak mengandung kemudharatan daripada kemaslahatannya. Tidak hanya pornografi, sebagai sebuah ide, yang dicekal oleh agama. Tetapi juga “aksiden” dari ide tersebut (pornoaksi) pun dilarang dan bahkan dikenakan sanksi bagi pelanggarnya, yaitu berupa dosa. Serta ancaman dicoret namanya dalam daftar para penghuni surga dan direkomendasikan untuk menempati neraka.

Kedua, pornografi dalam kacamata kebudayaan merupakan sebuah ide dari hasil cipta, rasa dan karsa manusia. Sehingga keberadaanya masih dapat dipertanggung-jawabkan secara moral dan susila. Sebagai sebuah ide, pornografi dapat berupa nilai seni dari manusia berbudaya. Yang didalamnya sarat mengandung nilai-nilai estetika. Terlebih lagi jika keindahan dipandang sebagai sebuah mahakarya. Yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta kepada alam semesta.

Dari kerangka berpikir demikian maka dapat dikatakan bahwa pornografi bagian dari realita. Yang sulit untuk dilarang maupun diharamkan keberadaannya. Justru harus diterima dengan lapang dada dan dengan sudut pandang yang berbeda. Sehingga membuka cakrawala pengetahuan kita seluasnya.

Ketiga adalah penilaian dalam konteks berbangsa. Indonesia sebagai sebuah entitas bangsa yang memiliki ragam agama dan budaya, tidak dapat diseragamkan oleh suatu ide yang memaksa. Dan terkait dalam hal ini adalah pornografi sebagai sebuah ide, yang ingin diseragamkan persepsinya. Tentu hal tersebut dapat mengganggu keutuhan bangsa dan negara. Kemungkinan lain dapat merusak kerukunan umat beragama, maupun hubungan antar suku bangsa.

Dengan keanekaragaman budaya tersebut, maka mengindikasikan pula keragaman persepsi diantara kita. Keragaman persepsi itu yang kemudian memicu isu pornografi berubah menjadi sebuah kontroversi yang kian hari mengemuka. Sehingga menuai polemik di kalangan masyarakat Indonesia. Yang ditengarai saat ini masih dalam tahap perkembangan untuk menjadi “dewasa”. Padahal sesungguhnya dengan kedewasaan itulah kita dapat saling menghargai dan menerima setiap perbedaan yang ada.

Kebhinekaan di dalam bangsa ini merupakan sebuah anugerah yang harus disyukuri dan dijaga. Untuk itu kita harus bersama-sama menyatukan visi demi kemajuan bangsa dan negara. Bukan dengan menyeragamkan persepsi terhadap sebuah diskursus yang tak jelas ukuran penafsirannya. Apalagi jika sampai mengakibatkan rusaknya keharmonisan bangsa lantaran pandangan yang berbeda. Yang pada akhirnya menuaikan duka lara dan menjadi hal yang sia-sia.

(sampahfly025/26/03/2010)

Peran “agama” bukanlah dalam mengobral janji-janji surga belaka, melainkan juga merealisasikan kehidupan sejahtera dan bahagia yang mendunia

Ironi, itu yang ku rasa ketika melihat sebuah fenomena. Pada hari ini, yaitu Jumat tatkala umat Muhammad menunaikan kewajiban shalat berjamaat, ternyata masih banyak terlihat para “peminta” di area masjid maupun mushala. Seakan telah menjadi suatu kebiasaan bagi mereka terkonsentrasi dan beroperasi disana. Dengan menadahkan tangan berharap iba dari para jamaah yang akan menunaikan kewajibannya.

Fenomena itu tak hanya terjadi pada hari ini, namun telah rutin dan menjadi hal biasa. Berulang tiap minggunya ketika ibadah Jumat itu tiba. Seakan rutinitas itu tak kan berhenti walau untuk sementara. Karena mungkin telah menjadi sebuah metode pemenuhan kebutuhan hidup bagi mereka. Atau mungkin telah menjadi suatu profesi yang membudidaya.

Itu yang menjadi sebuah keironian tatkala harus rela melihat dinamika sosial yang ada. Menyaksikan fenomena tersebut yang justru terjadi dalam area “rumah Tuhan” di dunia. Yang semakin memiriskan hati dan menyesakkan dada karena meratapi sebuah realita. Apalagi jika dikorelasikan dalam konteks keislaman yang terkenal dengan syiarnya peduli terhadap sesama.***

Lantas dimana fungsi DKM (Dewan Kesejahteraan Masjid) itu berada? Mengingat sering kali kita menyaksikan sebuah potret kemiskinan justru berada tak jauh dari masjid dan mushala. Apakah mereka, para pengurus masjid, hanya sibuk mengurusi arsitektur rumah Tuhan saja? Dengan saling berkompetisi dalam “memegahkan” bangunan masjid yang tak lain demi keindahan semata.

Fenomena itu juga yang kini tengah menjamur dimana-mana. Secara tak langsung pun kita sibuk mementingkan keindahan masjid dan mushala. Padahal keindahan bangunan tersebut merupakan aspek lahiriah saja. Yang bersifat sementara dan tak berusia lama. Dan pasti akan kembali usang dan tak sedap dipandang pada suatu masa.

Dengan dalih memperindah tempat ibadah, ternyata telah membuat kita terlena. Sehingga membutakan mata terhadap kondisi sosial yang ada. Itu yang harusnya lebih dimaknai oleh kita bersama. Terutama bagi para ulama dan pemuka agama. Apalagi mereka sebagai representatif dari “nilai keteladanan” masa kini bagi para jamaahnya.

Keteladanan para ulama, khususnya mereka yang terjun langsung dalam sosial kemasyarakatan, haruslah menjadi fokus utama. Terlebih bagi mereka yang duduk dalam DKM seperti pembahasan sebelumnya. Mereka harus lebih peka serta tak lupa, bahwa fenomena yang ada merupakan tanggung jawab bersama. Yang harus dicarikan jalan keluarnya agar permasalahan tersebut tak berlarut-larut yang kemudian menjadi hal biasa. Sehingga peran “agama” tidak hanya dalam mengobral janji-janji surga belaka, melainkan juga merealisasikan kehidupan sejahtera dan bahagia yang mendunia.

(sampahfly024/26/03/2010)

Dinamika persepakbolaan dalam negeri: dari fanatisme yang tinggi hingga mobilisasi suporter kearah politisasi

Perang bintang kembali terjadi pada hari ini. Tidak hanya menerjang sebuah institusi, melainkan juga mengguncang Stadion Gelora Bung Karno pada petang tadi. Perang bintang yang dimaksud adalah “perseteruan para bintang sepakbola” dalam laga pertandingan antara Persija melawan Persib yang kental akan emosi. Ditambah lagi kedua kesebelasan tersebut pun bermusuhan secara histori. Sehingga menyiratkan bahwa pertandingan keduanya sarat gengsi.

Tidak hanya para pemain, ketegangan tampaknya lebih berlaku bagi para suporter masing-masing kesebelasan yang kerap menimbulkan anarki. Apalagi kedua supoter tersebut terkenal memiliki fanatisme yang tinggi. Kedua kubu suporter tersebut pun “saling menuding” sebagai musuh abadi.

Hal tersebut yang kemudian menjadi perhatian khusus bagi pihak panitia penyelenggara, dalam hal ini adalah PSSI. Melalui kerjasamanya dengan pihak keamanan dari polisi, mereka memfokuskan diri pada pertandingan agar berjalan aman dan terkendali. Alhasil, kerusuhan yang ditakutkan selama pertandingan urung terjadi. Walau pada pertandingan tadi berkesudahan dengan kedudukan seri.

Kekhawatiran PSSI dan polisi akan aksi suporter yang anarki

Kekhawatiran panpel akan kerusuhan memang tidak terjadi. Namun kekhawatiran tersebut selalu membayangi tiap kali akan menggelar pertandingan sepakbola resmi. Kekhawatiran tersebut memang beralasan dan tak berdiri dengan sendiri. Lantaran seperti yang kita ketahui bahwa tingkah laku suporter sepakbola kerap berujung pada aksi pelampiasan kekecewaan dan emosi. Seperti perbuatan merusuh, merusak dan melakukan tindakan yang tak terpuji.

Prilaku suporter tersebut bukanlah tindakan yang terencana, apalagi tersistematisasi. Namun lebih merupakan tindakan spontanitas yang tak terkendali dan tersulut provokasi. Akibat kekecewaan yang meliputi diri, lantaran menyaksikan team kesayangannya tak mencapai tahap glori. Sehingga menimbulkan kejengkelan yang terpendam dan akhirnya meluapkan emosi sebagai bentuk implikasi. Dan berujung pada aksi anarki, entah itu dengan cara mencaci maupun melempari.

Suatu generasi yang mendominasi persepakbolaan dalam negeri

Hal-hal tersebut yang menjadikan sebuah dinamisasi. Dimana jiwa sepakbola dalam masyarakat telah merasuki beragam dimensi. Mulai dari mereka para petani, penyanyi, hingga politisi negeri ini. Bahkan sepakbola telah menjadi sebuah komodias politik yang didengungkan dalam berbagai jargon kampanye dengan tujuan untuk menarik hati. Terutama bagi mereka generasi muda yang secara umum lebih mendominasi.

Dalam hal ini kemudian terdapat sebuah relevansi. Dimana ternyata para suporter yang melakukan aksi anarki, tergolong ke dalam usia muda yang labil secara psikologi. Sehingga kelabilan mereka itu mudah untuk diprovokasi dan dimobilisasi. Baik itu dalam bentuk peluapan emosi, atau mungkin dalam hal mobilisasi dalam rangka politisasi.

Maka tak jarang jika kita sering melihat seorang politisi menarik simpati. Yaitu dengan merangkul generasi muda khususnya yang tergabung dalam komunitas suporter dalam negeri. Untuk kemudian dimobilisasi dengan tujuan-tujuan pribadi. Sehingga ada sebuah unsur politisasi dalam ranah persepakbolaan di negeri ini.

Nilai sportivitas yang dipolitisasi

Jika sudah demikian, maka sulit membayangkan bagaimana nasib persepakbolaan kita nanti. Karena tak dapat dipungkiri bahwa sepakbola telah disusupi. Yaitu dengan unsur-unsur pragmatisme yang menggeser nilai sportivitas yang harusnya dimiliki. Apalagi jika petinggi institusi sepakbola tidak lagi berasal dari kalangan olahragawan itu sendiri. Melainkan dari profesi lain yang tak memiliki korelasi.

Akiatnya yang kita lihat sekarang telah terjadi stagnasi. Dimana sepakbola kita hanya berjalan di tempat dan tak mununjukkan sebuah prestasi. Malah sebaliknya kian terbenam akibat citra anarki. Untuk itu sudah seharusnya kita para pecinta sepakbola dalam negeri untuk berpartisipasi. Terutama bagi mereka para pelaku, baik itu bintang lapangan sepakbola maupun pendukungnya untuk menahan diri. Tidak terfragmentasi, lantaran berbeda kota dan tradisi. Baik itu suporter Persija (The Jaks) maupun suporter Persib (Bobotoh), harus saling menghormati dan munjunjung nilai sportivitas yang tinggi.

(sampahfly023/25/03/2010)

Menjadi sang bintang sejati karena panggilan nurani atau sensasi?

Setelah bola panas century terpendam oleh sebuah rekomendasi. Kini bergulir kembali isu yang tak kalah mengundang beragam opini. Lantaran media saat ini tengah ramai memutar sebuah drama aksi. Yaitu, “perang bintang” yang terjadi dalam tubuh Polri.

Sebagai salah satu institusi negeri, Polri sedang menjadi pusat perhatian publik akhir-akhir ini. Setalah selesainya episode “cicak versus buaya” yang dilakoni polisi. Kini sebuah drama pun sedang dimainkan kembali. Dan masih dengan pemeran utama yang sama, yaitu seorang perwira tinggi Polri yang bernama Susno Duaji. Dia juga yang ketika itu mematenkan istilah “cicak dan buaya” untuk pertama kali.

Perjalanan karir “sang bintang” yang mumpuni

Sebagai seorang perwira tinggi yang berbakti, Susno Duaji justru tak mendapatkan sebuah kursi. Mungkin menjadi sebuah ironi, namun hal tersebut tak datang dengan sendiri. Berawal dari pemutaran sebuah rekaman percakapan di Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian menjadi sebuah kasus hukum yang menyeretnya sebagai saksi. Maka penonaktifan pun diberlakukan kepadanya, demi mementingkan proses hukum yang tengah dijalani.

Padahal jika melihat perjalanan karirnya selama di Polri, keahliannya sangat mumpuni. Dan telah banyak prestasi dan perhargaan yang dia miliki. Baik dari dalam maupun luar negeri. Namun hal tersebut tak lantas menjadi bahan pertimbangan untuk memberikannya sebuah “porsi”.

Beragam opini; sang bintang yang berani atau karena sakit hati

Ini yang menimbulkan berbagai persepsi dalam kalangan masyarakat saat ini. Karena seorang “bintang” dalam kalangan Polri dinilai sedang bermain api. Lantaran berani membuka aib institusinya sendiri. Padahal akibat dari sikapnya tersebut justru dapat menjerumuskannya ke lubang bui. Dari sikap berani tersebut yang kemudian dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai sikap seorang ksatria sejati.

Namun ada sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa sang bintang tengah mengalami sakit hati. Lantaran institusi Polri tidak menerimanya lagi. Sehingga melakukan “pembalasan dendam” dengan melaporkan beberapa juniornya yang diduga terindikasi korupsi.

Untuk membuktikan dugaan tersebut pun harus dengan kuatnya bukti-bukti. Agar laporannya tidak berubah menjadi sebuah boomerang yang dapat menimpanya sendiri. Kemudian menjatuhinya sebuah sanksi, baik berupa hukuman maupun administrasi. Dan mudah-mudahan juga tak semata sebuah sensasi.

Ada pula sebagian masyarakat yang justru menilai kasus ini hanya sebagai pengalihan dari kasus Century. Dan ada sinyalemen untuk memperlambat pengusutan dengan memecah aparat penegak hukum dalam tubuh Polri. Sehingga penyelesaian kasus Century akan terkatung-katung dan tergerus waktu hingga tak menjadi suatu yang pasti.

Masih banyak isu lain di luar perang bintang dalam tubuh Polri

Namun tak banyak pula masyarakat yang berani berspekulasi, walau sekedar menyatakan sebuah opini. Karena pada dasarnya mereka tak mengerti dengan apa yang terjadi. Yang mereka mengerti justru adalah bagaimana agar ayam hidup tidak dilarang penjualannya oleh Pemda DKI. Terus bagaimana agar banjir tidak menjadikan mereka terus-menerus sebagai pengungsi. Serta bagaimana industri rokok rumah tangga dapat terus beroperasi. Walau fatwa haram rokok telah dikeluarkan oleh sebagian ulama secara aklamasi.

Hal-hal tersebut merupakan contoh dari berbagai permasalahan yang harusnya lebih ditanggapi. Mengingat didalamnya terdapat beragam hajat orang hidup di negeri ini. Terutama bagi penyelenggara pemerintahan saat ini, yang memiliki kewenangan untuk menentukan sebuah kebijakan dan regulasi. Namun tidak hanya pemerintah, kita juga harus menumbuhkan sikap peduli. Minimal dengan membuka ruang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam rangka sekedar mencarikan suatu solusi, agar permasalahan tersebut dapat teratasi.

(sampahfly022/25/03/2010)

Ujian nasional yang diselenggarakan di seluruh nusantara kerap menuai berbagai perkara

Hari ini ujian kelulusan digelar secara nasional, baik di kota maupun di desa. Ujian yang diklaim sebagai parameter dari syarat kelulusan seorang siswa. Tampak sering kali menuai berbagai polemik pada tiap tahun penyelenggaraannya. Hal tersebut lantaran kelulusan lebih berdasar pada angka-angka yang tertera. Namun ukuran lain dalam menilai suatu kelulusan tak begitu dipertimbangkan, seperti penilaian budi pekerti para siswa.

Hal tersebut yang sering dikeluhkan oleh berbagai kalangan, terutama mereka para akademisi serta pemerhati pendidikan, seni maupun budaya. Apalagi pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan kearifan yang harus dijaga. Dan dalam kebudayaan itu sendiri mengandung nilai moral mengenai budi pekerti yang harus dimiliki para siswa. Sehingga diharapkan para siswa yang telah dinyatakan lulus tidak hanya memiliki kekayaan intelektual saja. Melainkan pula memiliki kekayaan moral yang akan menumbuhkan kepekaan terhadap sesama dan berbagai fenomena.

Budi pekerti sebagai syarat kelulusan seorang siswa?

Integritas seorang siswa dapat dinilai dari sikap dan prilaku keseharian di sekolahnya. Hal tersebut yang kemudian sering diajukan oleh para pelaku pendidikan terutama guru dan siswa untuk dijadikan sebagai aspek penilaian terhadap syarat kelulusan mereka. Namun ketika penilaian budi pekerti itu telah menjadi salah satu ukuran dari kelulusan para siswa. Lantas bagaimana mekanisme penilaiannya? Dan apakah dapat dipertanggung-jawabkan validitasnya? Karena budi pekerti bersifat abstrak dan sulit untuk menempatkannya pada angka-angka yang tersedia.

Sebagai analogi; siswa A yang dalam keseharian di sekolah baik, tidak pernah berbuat onar, dan selalu patuh pada gurunya. Kemungkinan siswa A tersebut akan dinilai siswa teladan lantaran berbudi pekerti yang santun, sopan dan sebagainya. Lantas akan diberikan nilai tinggi dalam bentuk huruf ataupun angka. Kemudian bagi siswa B yang dikenal nakal serta pembangkang terhadap gurunya, justru akan dinilai sebaliknya.

Dari kedua contoh tersebut, “angka kelulusan” yang diberikan oleh seorang guru terhadap para siswa tak terlepas dari unsur subjektivitas di dalam penilaiannya. Sehingga mengindikasikan adanya kelemahan dalam validitas penilaian terhadap para siswa. Apalagi jika terjadi praktek “jual-beli perkara”. Misalkan; siswa C yang kerap kali berbuat melanggar peraturan sekolah bahkan bertindak diluar prilaku seorang siswa. Kemudian mendapat pengampunan dan kelulusan lantaran siswa C tersebut memberikan sebuah “hadiah” yang berharga.

Ujian nasional yang menorehkan duka


Kemungkinan diatas bisa saja merupakan sebuah realita. Namun lebih dari itu adalah, kontroversi seputar kelulusan siswa yang kerap kali menorehkan luka. Terutama bagi para siswa yang kurang beruntung lantaran nilai kelulusannya dibawah rata-rata. Dan akhirnya menyisakan tangis kesedihan karena menilai kegagalan dalam dirinya. Lebih tragis lagi jika terjadi depresi oleh siswa karena tak mencapai kelulusan pada ujian negara.

Karena kelulusan menjadi momok yang menakutkan bagi mereka. Sehingga banyak dari mereka yang menghalalkan berbagai cara. Tak lain demi mencapai kelulusan dan tak memalukan nama keluarga. Dan membeli kunci jawaban dari soal-soal yang diujikan merupakan salah satunya.

Kenaikan standar kelulusan siswa secara otomatis mendongkrak nilai mereka

Polemik tersebut terus bergulir seakan mengawal ujian ketika terselenggara. Sampai hari ini pun setia menghiasi berbagai media. Banyak yang menilai bahwa ujian nasional yang tiap tahunnya mengalami kenaikan standar kelulusan, secara tidak langsung membebani siswa. Namun jika melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kenaikan standar kelulusan akan berdampak positif bagi nilai mereka. Karena secara otomatis akan mendongkrak nilai siswa tahun ini lebih tinggi dari sebelumnya. Itu yang kemudian mendistorsi nilai pada kelulusan seorang siswa lantaran hanya dilihat pada angka-angka semata.

Seperti yang telah diuraikan sebebelumnya, permasalahan ini akan selalu menuai sebuah dilema. Jika kelulusan hanya berdasar pada ujian nasional yang diselenggarakan tiap tahunnya dan mengedepankan angka semata. Maka akan menafikan proses belajar-mengajar harian para siswa, yang sesungguhnya mengandung unsur penilaian juga.

Namun jika kelulusan itu kembali diserahkan kepada pihak sekolah yang berada di seluruh nusantara. Hal tersebut juga akan menyisakan pertanyaan mengenai kualitas pendidikan Indonesia. Karena kita akui pula bahwa sumber daya pendidik maupun peserta didik dan juga fasilitas yang ada belumlah merata. Lantaran pembangunan dan kesejahteraan belum tercapai di mana-mana. Itu yang kemudian menjadikan sebuah kendala, yang harus kita selesaikan bersama.

Mungkin nanti pada saatnya, kita akan menemukan formulasi yang tepat dalam perumusan standar nasional untuk menyatakan lulus bagi para siswa Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai potensi yang ada. Mempertimbangkan secara komprehensif agar siswa tak terbebani dengan nilai rata-rata. Dan juga yang lebih penting adalah agar para siswa dapat mengeksplorasi dirinya dan tidak berkutat pada persoalan kelulusan semata. Sehingga semua kalangan dapat merasakan kepuasan terhadap kualitas pendidikan yang ada.

(sampahfly021/23/03/2010)